AMPERA Gelar Unras di Depan Kantor DPRD Kabupaten Serang

Serang Raya188 Dilihat

Bungasbanten.id, SERANG –  Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pelajar Untuk Rakyat (AMPERA)  menggelar Unjuk rasa ( Unras ) tolak reformasi regulasi yang Anti Demokrasi  jumlah masa sekitar 100 orang, Unras tersebut bertempat di depan Kantor DPRD Kabupaten Serang Jalan Veteran Nomor 1 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, Senin (18/7/2022) sebagai Koordinator lapangan (Koorlap) yaitu Rico Haikal “ Jelasnya.

banner 728x90

Yang tergabung dalam Aksi Unras AMPERA adalah :  

  1. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Serang (GMNI)
  2. Badan Eksekutif Keluarga Besar Mahasiwa Universitas Sultan Ageng Tirtayasas (BEM KBM UNTIRTA)
  3. Dewan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (DEMA UIN SMH)
  4. Badan Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (BEM FH)
  5. Badan Eksekutif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (BEM FISIP)

Perlengkapan Aksi :

  1. Toa (Pengras suara)
  2. Spanduk/Bener Bertuliskan :
  • Tolak reformasi regulasi yang anti rakyat dan demokrasi
  • Stabilkan harga kebutuhan pokok
  • Hentikan pendidikan militeristik
  • Tolak skema politik upah murah
  • Wujudkan pendidikan yang murah demokratif gratis dan mengabdi kepada rakyat
  • Sahkan RUU PRT
  • Wujudkan demokrasi di ranah digital

Orasi  :

  1. Pasca Covid 19 situasi Indonesia dilanda pada ketidakpastian Kesehatan, ekonomi global, krisis pangan hingga harga bahan pokok yang berfluktuatif
  2. Krisis multidimensi yang terjadi nyatanya memberikan efek domino terhadap kehidupan masyarakat banyak dalam situasi terjepit, perang adalah jalan keluar bagi negara-negara imperialisme untuk meng-upgrade pasarnya
  3. Sebagai Negara bagian ketiga yang menghamba pada modal asing, Indonesia harus menjalankan stimulus-stimulus dari pemberi modal serta menggencarkan liberalisasi di multisektor, dengan 3 mekanisme utamanya yakni deregulasi kebijakan, mencabut subsidi dan privatisasi.
  4. Lahirnya regulasi Omnibus Law Ciptakerja yang berkedokdalam pembukaan lapangan kerja sebesar-besarnya nyatanya memyebabkan PHK massal secara sepihak, skema politik upah murah, serta fleksibilitas tenaga kerja yang semakin meluas
  5. Sektor pendidikan juga menjadi tumbal krisis multidimensi keluarnya kebijakan RUU sisdiknas yang saat ini sudah ditahap draft 3 dan sudah masuk dalam prolegnas
  6. Praktik pendidikan sebagai bisnis dan akses yang dipersulit akan lebih diperjelas dalam RUU sisdiknas parahnya lagi dalam rancangan tersebut, output pendidikan sudah diorientasikan sebagai pemasok tenaga kerja murah dan diketahui sebelumnya dunia tenaga kerja tak seindah dengan apa yang dibayangkan
  7. Belum lama ini, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan baru diperbarui dan disahkan secara sepihak pasalnya muatan yang terkandung dalam UU P3 yang baru melegalkan metode menebus Omnibus Law dalam P3
  8. Mengingat pada putusan MK, Omnibus Law Ciptakerja dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat sangat terlihat bahwa UU P3 dijadikan alat untuk melegitimasi kebijakan anti rakyat lainnya. 9. Selain itu sebelumnya pada bulan april lalu kebijakan UU TPKS disahkan namun, secara implementasinya pemerintah masih kurang tegas dan terkesan plin-plan dalam menindak pidana para pelaku
  9. Padahal payung hukum yang jelas sudah disahkan yang seharunya dapat menjadi landasan yang sangat kuat bagi para penegak hukum bertindak tegas dalam proses pidana pelaku
  10. Dari segala bentuk krisis hingga kebijakan-kebijakan yang mempersulit, RKUHP selaku rancangan yang menjadikan alat disfungsi sebagai pembungkaman masyarakat untuk memberikan hasil kritisnya
  11. Hal ini terbukti dalam pasal- pasal yang di cantumkannya antara lain terbentuknya pasal 273 yang mana terdapat ancaman pidana untuk menyelenggarakan aksi tanpa pemberitahuan lawan Kebijakan Anti Demokrasi
  12. Tuntut Pemerintah wujudkan Kesejahteraan dari kebijakan-kebijakan yang lahir saat ini sudah sangat terlihat watak asli dari rezim yang otoriter dan represif
  13. Kesejahteraan bukanlah maksud dari lahirnya kebijakan- kebijakan baru ini melainkan kesenjanganlah yang harus dihadapi sebagai rakyat
  14. Dari biaya Pendidikan yang terus menaik hingga pada naiknya kebutuhan pokok Alih-alih memberikan investasi sebesar-besarnya untuk memberikan kelayakan hidup kepada rakyat, kenyataannya peraturan terus dirubah untuk menenggelamkan rakyat pada tatanan kesengsaraaan
  15. Sehingga dari perwujudan watak asli rezim ini mediasi bukanlah jawaban yang tuntas dalam permasalahan krisis serta keluarnya deregulasi ini
  16. Lawan merupakan satu- satunya jalan untuk memberhentikan segala reformasi regulasi maka dari itu, tidak ada salahnya terus bergerak dan turun ke jalan karena sudah dari lama tuntutan terus dikeluarkan bukan lagi mendengar rakyat, pemodal menjadi prioritas kuping kanan sang penguasa.

AMPERA Menuntut :

  1. Tolak RKUHP
  2. Cabut UU P3
  3. Tolak RUU Sisdiknas
  4. Selesaikan infrastuktur hukum TPKS
  5. Tolak liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan
  6. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat
  7. Tolak skema politik upah murah
  8. Wujudkan industrialisasi nasional dan reforma agraria sejati
  9. Hentikan kriminalisasi dan represifitas terhadap gerakan rakyat
  10. Sahkan RUU PRT
  11. Wujudkan kampus ramah perempuan
  12. Stabilkan harga kebutuhan pokok
  13. Tolak budaya feodal patriarki
  14. Hentikan pendekatan militeristik terhadap rakyat Papua
  15. Wujudkan demokrasi di lingkungan digital
  16. Cabut Omnibus Law Ciptakerja beserta PP turunannya
  17. Penuhi hak SIPOL dan hak EKOSOB rakyat
  18. Hapuskan pasal karet anti demokrasi
  19. Kembalikan Marwah konstitusi terhadap regulasi

REPORTER : DEDE SUDIANTO

banner 728x90
banner 728x90