Kantor BPN Diduga Lamban Seakan Mengulur Ulur Waktu, Dikeluhkan Masyarakat Tiga Desa

banner 728x90

Bungasbanten.id, LEBAK – Dari sejumlah anggota relawan yang salah satunya adalah Jakri “ meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan kepastian hukum atas hak-hak kepemilikan tanah masyarakat.”  Apalagi jika kepemilikan sertifikat tanah terindikasi dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan.

“ Jakri mengatakan salah satu cara yang tidak benar adalah dengan mengulur ulur waktu.” Jadi ini harus benar-benar diperhatikan, lantaran kita semua tahu dan bukan rahasia umum lagi kalau persoalan pertanahan itu sudah sangat kompleks,” Kata Jakri, Kamis (11/08/2022).

banner 728x90

Lanjut Jakri “ Tim relawan merasa perihatin dengan adanya indikasi ‘mafia tanah’. Meskipun sudah inkrah, dengan ‘mafia tanah.“ Ini yang kita semua harus perihatin. “ Negara harus benar-benar bisa memberikan suatu kepastian hukum kepada masyarakat yang berhak.” Bukan kepada mafia,” tegasnya.

Memang dari sisi regulasi, penyelesaian masalah pertanahan sudah ada aturannya. Tim relawan  mengatakan, ada beberapa persoalan yang harus dipahami oleh masyarakat terkait hak-hak dan kepemilikan tanah secara sah. “ Kemudian BPN juga harus memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan berbagai konflik pertanahan secara tuntas.

“BPN harus didorong mengaplikasikan regulasi untuk menyelesaikan konflik pertanahan, sengketa pertanahan, kejahatan pertanahan, maupun juga bagaimana tanah-tanah yang terlantar dikaitkan dengan program reforma agraria, dikaitkan juga dengan distribusi tanah yang sudah diputuskan secara nasional,” Jelasnya

Juga Jakri “ selaku tim relawan akan berupaya mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan segera dilanjutkan pembahasannya. “ Ia menyampaikan, dalam RUU tersebut ada wacana pembentukan pengadilan pertanahan untuk mendorong kepastian hukum masyarakat tiga desa atas hak-haknya.

“Harus didorong lagi untuk masuk prolegnas agar mempercepat penyelesaian konflik-konflik pertanahan, sengketa pertanahan, kejahatan pertanahan. Ini tugas kita bersama, bagaimana masalah pertanahan diselesaikan secara sistematis sehingga memberikan solusi yang baik bagi masyarakat Yang terdholimi,” pungkasnya.

“ Diketahui dengan keluhan warga dari tiga desa tersebut, adalah soal lahan tanah di PT. Panggung yang terletak di tiga desa diantaranya desa Muara, desa Wanasalam dan desa Cipedang kecamatan Wanasalam kabupaten Lebak Provinsi Banten. “ Maka hal tersebut pihak BPN diduga lamban seakan mengulur- ulur waktu saja “ Pungkas Jakri

REPORTER :  DS / RED

banner 300250
banner 728x90 banner 300250 banner 728x90 banner 300250 banner 728x90 banner 300250 banner 728x90 banner 300250 banner 728x90 banner 300250 banner 728x90 banner 300250 banner 728x90