Koalisi MAPPAK Banten : Kembali Layangkan Surat Jawaban yang Diterima dari Kejati Banten

Bungasbanten.id, SERANG – Dengan adanya surat jawaban dari Kejaksaan tinggi (Kejati) Banten, pada tanggal 09 Juni 2022, dengan Nomor : 970 /.6.3/Dek.3/06/2022, Terkait laporan Pendahulu untuk penyelidikan pada pembangunan rehabilitasi Jalan Simpang Taktakan – Gunungsari dengan nilai kontrak Rp 13.613.025.524.90,- “ Di dalam isi surat balasan tersebut dengan hasil jawaban yang di tulis beberapa poin hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI ) Perwakilan Banten.

“ Diketahui dengan temuanya terdapat kelebihan pembayaran pada Item , pekerjaan lapis pondasi Agregat B senilai Rp 204.454.805,- (Dua ratus empat juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan kelebihan pembayaran pada Item pekerjaan lapis pondasi Agregat S “ senilai Rp 44.609.162.08,-(Empat puluh empat juta enam ratus Sembilan ribu seratus enam puluh ddua koma delapan rupiah )

banner 728x90

Serta terhadap temuan tersebut menurut surat balasan  dari Kejati Banten, sudah di lakukan pengembalian pada tanggal 12 April 2022 sebesar Rp 249.063.968,- (Dua ratus empat puluh Sembilan enam puluh tiga Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah ) dengan STS No.17/STS-NNP/DPUPR/IV/2022.

“ Maka hal tersebut Roni Timsus Investasi Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan Anti Korupsi ( MAPPAK ) Banten. Mengatakan ” Dengan adanya jawaban dari Kejati Banten, seakan tidak mendasar dan diduga tidak serius dalam penanganan laporan Koalisi MAPPAK Banten, pada pembangunan Jalan Simpang Taktakan-Gunungsari

“ Sedangkan yang kami laporkan adalah Item Pembesian Waremes dan slub yang tidak sesuai Spek, fakta bukti Diduga dalam pelaksanaanya dipasang  diameter 7.5 cm untuk Besi Waermes dan 7.5 cm untuk Slubnya oleh penyedia Jasa kontraktor CV.Wirasantika diduga  adanya temuan temuan dilokasi pada pelaksanaan tersebut. “ Tutur Roni.

Lanjut Ia “ Tapi kenapa jawaban yang kami terima dari Kejati Banten hanya Agreagat A dan S dari hasil temuan pemeriksaan BPK Provinsi Banten.”  Saya akan terus melakukan laporan dengan lebih akurat bila perlu masyarakat Taktakan menandatangani hasil temuan pembesian tersebut dan akan ber koordinasi dengan kejaksaan Agung RI , Kementerian PUPR dan  Universitas bidang teknik kontruksi untuk diadakannya  pememeriksa ulang dan menScan jalan tersebut.” Kami Duga  Kejati Banten dalam penyelidikannya tidak serius menyikapi adanya temuan kami dari Koalisi MAPPAK Banten.

Lanjutnya ” Maka dengan ini kami tidak akan berhenti memperjuangkan dugaan adanya kerugian uang Negara dan Hak uang Rakyat yang diduga terus di gerogoti oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan ketidak puasan kami dari jawaban surat terebut kami akan menyiapkan untuk membuat laporan ke pusat , dengan adanya dugaan temuan kami pada proyek Rehabilitasi Jalan Simpang Taktakan-Gunungsari “ agar mendapatkan hasil yang lebih jelas dan transparansi, Tegas Roni.

“ Begitujuga Aminudin Sekjen koalisi MAPPAK Banten, maka dengan ini kami dari Koalisi MAPPAK Banten, layangkan surat jawaban kembali hari ini Senin ( 13/6 2022 ) ke Kejati Banten untuk kepastian hukum diduga adanya dugaan penyimpangan Barang Jasa yang dilaksanakan penyedia jasa kontraktor CV. Wirasantika “ pada  pembangunan Rehabilitasi Jalan Simpang Taktakan-Gunungsari dengan nilai Rp 13 Miliar lebih “ Anggaran APBD 2021. Yang Diduga di Pengadaan Barang Jasa  tidak sesuai Spek dan Daftar Kuantitas dan Harga Satuan yang pernah di laporkan untuk penyelidikan yang kami kirimkan pada 29 Desember 2022 hal pelaksanaan Item pembesian yaitu Waremes, Slub dan Dowel yang mana tidak dilaksanakan sesuai perencanaan.

“ Kami dari Kolaisi MAPPAK Banten sudah melengkapi dokumen foto pada pelaksanaan “. Kami minta pada Kejati Banten dengan adanya temuan hasil BPK Provinsi Banten yaitu Item Lapisan Pondasi Agregat B dan S sebesar Rp 249.063.968.- tersebut. Bahwa jelas Diduga Item Pembesian tersebut tidak adanya pemotongan dari BPK Provinsi Banten.

“ Sudah jelas Diduga adanya Dugaan perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan Rehabilitasi Jalan Simpang Taktakan – Simpang Gunungsari anggaran APBD 2021 dari Satuan Kerja Dinas PUPR Banten.

Maka kami Koalisi MAPPAK Banten meminta kepada Kejati Banten untuk memeriksa ulang hasil temuan BPK Provinsi Banten. “ Yang mana pada pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Simpang Taktakan dan Gunungsari yang diduga tidak sesuai Spec. “ Pungkas Aminudin

REPORTER : RED

banner 728x90