Bungas Banten, LEBAK – Temuan dugaan kejanggalan pada kemasan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang didistribusikan ke sejumlah Kantor Koperasi Desa (Kopdes) di wilayah Lebak Selatan, Kabupaten Lebak, menuai perhatian publik.
M Bainudin alias Erik, Ketua Ormas Badak Banten DPC Cikulur, menyatakan keprihatinannya sekaligus menyoroti serius persoalan tersebut. Ia menilai dugaan perubahan informasi tanggal produksi dan kedaluwarsa pada kemasan beras harus segera mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak yang bertanggung jawab.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengiriman beras kemasan 5 kilogram bermerek SPHP dilakukan pada Senin (16/11/2026) ke sejumlah Kopdes di wilayah Lebak Selatan. Beras tersebut diketahui berasal dari distributor Perum Bulog melalui kerja sama dalam ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara.
Persoalan mencuat setelah salah satu pengurus koperasi menemukan adanya kertas tempelan yang diduga menutupi informasi tanggal produksi atau Manufacturing Date (MFD) dan tanggal kedaluwarsa atau Expired (EXF).
Pada label tempelan tertulis MFD 10-11-2026 dan EXF 10-11-2027. Namun, setelah kertas tersebut dibuka, ditemukan tulisan berbeda pada kemasan asli, yakni MFD 10-05-2024 dan EXF 10-11-2025.
Perbedaan informasi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius mengenai asal-usul pelabelan, proses pengemasan, hingga pengawasan mutu beras yang didistribusikan kepada koperasi.
Pengiriman beras tersebut disebut dilakukan secara serentak ke beberapa desa di wilayah Lebak Selatan, dengan jumlah sekitar 200 karung untuk setiap koperasi.
Menanggapi persoalan itu, Erik menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun, menurutnya, temuan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena menyangkut kepercayaan masyarakat dan keamanan pangan.
“Kami dari Ormas Badak Banten DPC Cikulur akan menyoroti persoalan ini secara serius. Jangan sampai masyarakat dan pengurus koperasi menerima produk pangan yang informasi masa simpannya belum jelas. Kalau memang hanya terjadi kesalahan administrasi atau pencetakan label, silakan dijelaskan secara terbuka. Tetapi jika ada unsur kesengajaan, tentu harus ditelusuri sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Erik.
Lebih lanjut, Erik menyampaikan bahwa pihaknya siap melayangkan surat permohonan audiensi kepada Perum Bulog dan pihak-pihak terkait guna meminta penjelasan secara langsung.
Menurutnya, audiensi tersebut penting untuk memperoleh klarifikasi mengenai proses pengadaan, tanggal produksi, masa kedaluwarsa, mekanisme penggantian label, hingga pengawasan distribusi beras SPHP ke Kopdes.
“Kami siap melayangkan surat audiensi. Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang benderang. Jangan sampai muncul dugaan di tengah masyarakat tanpa ada penjelasan resmi dari pihak yang memiliki kewenangan,” tambahnya.
Sementara itu, Ade Cobra turut mendesak Perum Bulog agar segera memberikan klarifikasi secara terbuka dan bertanggung jawab atas dugaan perbedaan informasi tanggal produksi serta kedaluwarsa pada kemasan beras SPHP tersebut.
“Jika dugaan ini benar, pihak Bulog harus segera memberikan klarifikasi secara terbuka dan bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat justru dibiarkan tanpa penjelasan. Kami meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bagaimana proses perubahan label tersebut terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah beras yang didistribusikan masih memenuhi standar keamanan pangan,” tegas Ade Cobra.
Ia juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab lembaga maupun pihak distributor dalam menjalankan program pemerintah.
“Jangan hanya berbicara soal distribusi dan penyaluran, tetapi aspek kualitas, keamanan, serta kejujuran informasi produk juga harus menjadi prioritas. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian atas beras yang mereka konsumsi,” pungkasnya.
Erik dan Ade Cobra berharap Perum Bulog, PT Agrinas Pangan Nusantara, serta instansi pengawasan pangan segera mengambil langkah konkret dengan melakukan pemeriksaan terhadap produk yang dipersoalkan.
Mereka menilai transparansi dan pengawasan tidak boleh diabaikan, terlebih beras SPHP merupakan bagian dari program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan perbedaan informasi tanggal produksi dan kedaluwarsa pada kemasan beras tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Perum Bulog, PT Agrinas Pangan Nusantara, distributor, maupun pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
(Indra S/tim)






