Bungas Banten,PANDEGLANG – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten menggelar aksi unjukrasa jilid II di halaman Kantor Bupati dan DPRD Pandeglang terkait pengangkatan 1.213 PPPK Paruh Waktu Tahun 2025 yang diduga adanya honorer siluman pada Jumat, (21/11/25).
Aksi unras jilid 2 ini sebagai bentuk perhatian serius untuk meminta dan mendesak Bupati Pandeglang agar mengambil langkah kongkrit terkait dugaan memfasilitasi kecurangan masal yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat di beberapa OPD Pandeglang.
Aksi unras ini terkait dengan Surat Keterangan Kerja diduga Palsu guna seleksi PPPK Paruh Waktu, yang dilakukan oleh 1.213 Calon PPPK Paruh Waktu, Kepala Sekolah, UPT Puskesmas, Direktur RSUD Berkah, Direktur RSUD Aulia dan Kepala OPD di kabupaten Pandeglang.
Kritik keras Ketua DPC-AMIRA di arakan pada dugaan KKN yang melibatkan oknum para pejabat di lingkungan pemerintah Pandeglang, Banten adanya dugaan skandal rekrutmen yang tidak transparan dan tidak akuntabel sehingga di nilai mencederai integritas abdi negara pada rekrutmen PPPK Paruh Waktu tahun 2025.
Rohikmat mengatakan perlunya langkah tegas Bupati Pandeglang dalam mengambil keputusan terkait diduga ada dokumen palsu dalam rekrutmen PPPK Paruh Waktu yang melibatkan oknum pejabat diberbagai instansi” kata Rohikmat yang akrab dipanggil Iik Semgkleh.
Marsuni, kordinator lapangan aksi unras menyampaikan kritik pedasnya dan meminta Bupati dan DPRD Pandeglang jangan tutup mata.
“Bupati dan DPRD Pandeglang jangan sampai tutup mata dan menganggap persoalan kecil terkait dugaan keterlibatan oknum pejabat yang melakukan kriminalisasi birokrasi. Pejabat yang telah mengkhianati amanah publik harus segera diberikan efek jera untuk membersihkan citra pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang diduga membusuk dari dalam, terkait dengan pendataan PPPK Paruh Waktu tahun 2025 di Kabupaten Pandeglang” kata Marsuni.
Selanjutnya, kami akan melakukan aksi unras jilid III pada hari Jum’at depan di halaman Kantor Bupati dan DPRD Pandeglang jika tuntunan tidak diindahkan terkait digugurkan 1.213 Calon PPPK Paruh Waktu diduga siluman” pungkasnya.
REPORTER : H. JAJANG
