Bungas Banten, PANDEGLANG – Dugaan nepotisme dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa ( BumDes) memang cukup serius dan dapat berdampak negatif pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan desa.
” Pasalnya pengangkatan pengurus BUMDes harus dilakukan melalui musyawarah desa yang transparan dan demokratis, bukan berdasarkan hubungan keluarga atau kepentingan pribadi.
Namun hal ini bahwa pemilihan Ketua dan anggota BumDes di desa Rancaseneng,kecamatan Cikeusik, kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten “ diduga hanya pormalitas saja
“Mengingat yang memilih sudah ditentukan oleh Prangkat desa (Prades) bukan kemauan dari masyarakat itu sendiri “ sehingga yang jadi adalah anatar suami dari salah satu Prades , adik iparnya juga saudara- saudaranya saja “ Ungkap Darka salah satu warga Rancaseneng “ Rabu ( 1 Oktober 2025)
“ Lanjut Darka “ padahal di desa kami banyak yang notabenya masyarakat usaha, akan tetapi sayang tidak di beri kesempatan untuk mengurus program BumDes tersebut “ namun secara umum, tidak ada larangan eksplisit yang melarang suami atau istri dari Prangkat desa (Seperti kepala desa atau Prangkat desa lainnya –red ) untuk menjadi pengurus BumDes.” Tambah Darka.
“ Meskipun tidak ada larangan langsung, penting untuk memastikan bahwa keterlibatan keluarga dalam BumDes, tidak harus menimbulkan konflik di masayarakat “ Tegas Darka
“ Pengurus BumDes harus memastikan bahwa pengelolaan BumDes dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mematuhi peraturan yang berlaku.
Juga pengurus Bumdes sebaiknya dipilih berdasarkan kompetensi dan kapabilitas mereka dalam mengelola usaha, bukan hanya karena hubungan keluarga atau kedekatan dengan perangkat desa “ pungkas Darka
“ Sementara dengan diturunkanya berita ini pihak desa, maupun BPD “ belum bisa di konfirmasi, soal kepengurusan BumDes di desa Rancaseneng diduga ada peraktek nepotisme
REPORTER : ADI . SY
