Bungas Banten, PANDEGLANG – Program Makan Bergizi Gratis yang seharusnya menyangkut gizi anak bangsa, justru diduga dijadikan ladang keuntungan pribadi. Aliansi Advokat Pemantau MBG Banten mengungkap dugaan jual beli titik dapur operasional di sejumlah wilayah Banten, merugikan pengelola hingga ratusan juta rupiah per titik.
Perwakilan Aliansi, Yayan Sumaryono Cakranegara, menyatakan pihaknya menerima laporan dari lima pengelola dapur yang menjadi korban. Total kerugian sementara diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.
“Para pengelola diminta menyerahkan uang Rp300 juta hingga Rp500 juta dengan iming-iming verifikasi operasional atau tanda centang biru agar dapur bisa berjalan. Namun setelah uang diserahkan, dapur tak kunjung beroperasi, dan uang pun tidak dikembalikan,” ujarnya.
Dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut cukup luas: mantan anggota DPR RI, tokoh masyarakat Kabupaten Lebak, oknum guru di Kabupaten Pandeglang, hingga pemilik dapur di Kabupaten Serang.
Tak hanya itu, Aliansi juga menyoroti peran yayasan perantara yang diduga meminta porsi keuntungan berlebih. Hal ini dikhawatirkan menurunkan kualitas makanan yang diterima anak-anak sekolah.
“Akibatnya kualitas makanan menjadi buruk. Ini yang paling kami sayangkan — sasarannya adalah anak-anak,” tandasnya.
Aliansi kini membuka posko pengaduan bagi pengelola lain yang mengalami hal serupa, laporan dapat dikirim ke aappmbg@gmail.com. Pekan depan, pihaknya berencana menyerahkan berkas bukti — berupa dokumen serah terima uang dan bukti transfer — kepada Kejaksaan Agung.
“Kami menuntut pihak berwenang segera mengevaluasi dan mengganti yayasan-yayasan bermasalah. Biarkan aparat penegak hukum yang membuktikan semuanya. Jika terbukti ada pelanggaran, wajib ada pertanggungjawaban,” ujarnya.
“Program MBG ini milik anak-anak bangsa. Pelaksanaannya mutlak harus bersih dari mafia dan penyimpangan,” pungkasnya.
Pernyataan tegas Carim Candra Dinata, Tim Konsultasi Pos Bantuan Hukum menyatakan,
“Sangat disayangkan oknum-oknum justru memanfaatkan program mulia ini untuk keuntungan pribadi. Bersembunyi di balik jabatan dan lembaga, lalu menipu serta memeras pengelola dapur — itu adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak hanya merugikan pengelola, tetapi merampas hak gizi anak-anak kita yang seharusnya menjadi prioritas utama,” tegasnya.
“Jangan pernah berpikir jabatan dan kekuasaan bisa menjadi tameng kejahatan. Akan ada pertanggungjawaban, di dunia maupun di hadapan Tuhan. Kami mendesak aparat penegak hukum menyisir tuntas semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu, demi keadilan dan masa depan anak-anak kita,” tandasnya.
“Kepada para oknum yang bersalah: kembalikan uang rakyat itu, dan bertanggungjawablah atas perbuatan kalian,” pungkasnya.
REPORTER:ADI
