Bungas Banten, PANDEGLANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh priseden republik Indonesia Prabowo mempengaruhi arah kebijakan bagi pengusaha yang ada di daerah. Salah satunya di Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten. sabtu 25 April 2026
Selain pengusaha banyak para pengelola MBG yang latar belakangnya tidak sembarangan karena program MBG ini juga banyak menarik anggota DPR, Kontraktor jalan dan bangunan, pejabat lokal dan sampai perangkat desa ikut melibatkan diri.
Data yang berhasil dihimpun Bungas Banten dari lapangan, anggota DPR yang ikut dalam pelaksanaan program ini, seperti dari Partai Gerindra, Golkar, PKS, PKB dan PAN. Oprandinya dilakukan dengan menggunakan tim sukses bahkan ada yang terjun langsung dalam pengelolan dapur MBG.
Salah seorang pengamat yang juga Akademisi Sekolah tinggi Babunnajah Menes Pandeglang Ade Sofyan mengatakan, adanya keterlibatan anggota DPR atau ASN dalam pengelolaan dapur MBG tentu akan memiliki pengaruh karena disitu akan timbul konflik kepentingan. Selain konflik kepentingan ini juga bisa menjadi pemicu penyalahgunaan wewenang. Hal ini juga bisa mempengaruhi pada kualitas atau hasil produksi dari setiap porsi yang diberikan ke siswa.
“Sejatinya program MBG ini arahnya adalah para pengusaha makanan yang sudah faham dan bisa produksi banyak seperti catring atau tata boga lainya,” ungkap Ade.
Terpisah aktivis dari komunitas nalar Pandeglang, Suryana mengatakan keterlibatan anggota legislatif, ASN, perangakat desa dan Kontraktor kontruksi dalam program MBG ini tentunya akan berpengaruh, potensi konflik kepentingan terbuka lebar bagi para pengelola program ini jika pemiliknya anggota DPR, ASN atau pejabat lokal lainya.
“Anggota DPR nantinya akan kehilangan fungsi kontrolnya jika mereka ikut dalam menjalankan program. Ibaratnya wasit ikut menjadi pemain sehingga kalau sudah begini akan sulit bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan, jika ada hal – hal yang kurang baik dalam program ini,” terangnya kepada wartawan.
Lanjut dampaknya juga jelas akan berpengaruh juga pada hasil kualitas makanan rawan turun, karena orientasi bisa bergeser dari gizi ke keuntungan
Pengadaan tidak transparan, peluang “bagi-bagi proyek” makin besar & terjadi lelang dibawah meja. Akuntabilitas kabur sulit menilai siapa yang salah kalau semua terlibat, ditambah tidak ada pemisahan tegas antara regulator, pelaksana, dan pengawas, program bagus pun bisa berubah jadi ladang kepentingan.
Singkatnya, niat sosial, tapi berisiko jadi proyek politis dan ekonomis.
“Artinya mana pelaksana dan mana pengawasan ini tidak jelas, kita berharap intansi yang bisa memberikan sangksi seperti KPK, BPK atau partai, namun masalahnya berani atau tidak untuk mengambil tindakan. Kalau tidak ya sudah program MBG hanya akan menjadi bacakan berjamaah elit parpol dan pejabat bangsa ini,” pungkasnya.
REPORTER:RED
