Bungas Banten, PANDEGLANG – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) kembali menyentuh di beberapa desa/kecamatan, Kabupaten Pandeglang,Provinsi Banten pada tahun anggaran 2025.
“ Publik punya kewajiban untuk mengawasi program tersebut agar lebih transparan dalam pelaksanaan pembangunan.
Seperti yang disampaikan Ketua LSM Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara Perwakilan Banten, Aminudin “ bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton, namun harus berperan aktif untuk mengawasi rogram tersebut “ Tegasnya, Senin (22 September 2025)
“ Pihaknya mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program yang dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“ Uang yang dipakai itu adalah uang rakyat, yang mana rakyat punya kewajiban untuk mengawasi program itu “ agar manfa’atnya dirasakan betul oleh petani ,” Tuturnya.
“ Aminudin menambahkan,” Setiap titik pembangunan irigasi besaran dananya rata-rata Rp 195 juta.” Skema padat karya tunai ini melibatkan Kelompok tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Pelaksana lapangan,” bukan Kepala desa sebagai pelaksananya” tambahnya.
Lebih jauh Aminudin “ menegaskan, jika dikelola dengan baik, manfaat program ini bisa langsung dirasakan oleh petani, produktivitas pertanian meningkat, harga pangan lebih stabil, dan pendapatan petani terangkat, yang terpenting desa yang kuat di bidang pangan akan menjadi benteng kemandirian bangsa.
” Namun, angka besar dalam APBN kerap mengundang pertanyaan klasik, apakah semua dana benar-benar sampai ke saluran irigasi, ataukah untuk meraup keuntungan semata…? “
” Risikonya selalu sama, mulai dari proyek asal jadi hingga penyalahgunaan anggaran. “ Disinilah peran pengawasan Publik harus benar benar ditingkatkan,” Tegasnya.
Menurut Aminudin, pengawasan Program Desa bukan hanya tugas Penjabat struktural, melainkan masyarakat punya hak untuk ikut serta dalam pengawasan.
“ Publik bisa bertanya langsung ke Pemerintah Desa tentang lokasi dan progres pembangunan, turun ke lapangan untuk mengecek kualitas, hingga melaporkan jika ada kejanggalan pelaksanaan Proyek ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“ Kalau rakyat diam, ruang gelap akan tetap ada. “ Padahal, keterlibatan warga adalah wujud demokrasi yang paling nyata,” Ungkap Aminudin .
Jika Program berjalan transparan dan tepat sasaran, pertanian lebih produktif, petani sejahtera, dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah menguat.
Sebaliknya, tanpa pengawasan dari elemen masyarakat ,berisiko menjadi sekadar Proyek rutin yang kehilangan ruh pemberdayaan “ Pungkas Aminudin
REPORTER : RED
