Bungas Banten, PANDEGLANG – Seorang warga miskin di Desa Tangkilsari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten,bernama Oteng Aripin, terpaksa hidup menumpang di rumah anaknya yang sama-sama miskin. Sudah empat tahun menderita stroke ringan, namun Oteng Aripin tidak tercatat sebagai penerima satu pun bantuan sosial: bukan BPNT, bukan PKH, dan bahkan tidak memiliki BPJS PBI.
Keluarga Oteng Aripin menceritakaan kepada Awak Media Bungas Banten Pada Hari Senin 01 Desember 2025. menjadi potret buram pendataan fakir miskin di Desa Tangkilsari. Sebagai mantan tokoh desa yang kini lumpuh sebagian tubuhnya, Oteng Aripin seharusnya menjadi salah satu prioritas penerima bantuan. Namun selama empat tahun, namanya tidak pernah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Padahal mandat hukum sangat jelas. UU No. 13 Tahun 2011 dan Permensos No. 3 Tahun 2021 mewajibkan: pendataan akurat dan aktif, verifikasi–validasi lapangan, penjangkauan warga sakit & rentan, serta pembaruan DTKS secara berkala. Gagal menjalankan mandat ini berarti membiarkan warga miskin hilang dari radar negara.
Salah seorang warga bernama Herman Toma menegaskan bahwa kasus Oteng Aripin bukan sekadar kelemahan teknis melainkan bentuk nyata kelalaian sistem pendataan.
“Bagaimana mungkin warga sakit dan miskin sampai empat tahun tidak diketahui? Ini tanda pendataan berjalan hanya di atas kertas,” ujarnya.
Sementara itu, Oteng Aripin kini hidup bergantung penuh pada anaknya yang juga hidup pas-pasan. Keluarga ini berjuang memenuhi kebutuhan makan harian, sementara akses layanan kesehatan pun tidak bisa dijangkau akibat tidak adanya BPJS PBI.
Aktivis dan warga mendesak Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang melakukan: audit pendataan DTKS di Tangkilsari, evaluasi kinerja pendamping PKH dan operator desa,
“Ini bukan soal siapa salah. Ini soal nyawa dan hak dasar orang miskin. Jika pendataan buruk, seluruh sistem bansos lumpuh.” Demikian desakan salah satu warga masarakat
Kasus Oteng Aripin menunjukkan bahwa sistem bantuan sosial di tingkat desa masih memiliki lubang besar yang berpotensi membuat warga miskin hidup tanpa perlindungan negara. Keadilan sosial akan tetap menjadi slogan kosong selama warga yang paling membutuhkan malah tidak terlihat oleh pendataan.
Warga berharap Dinas Sosial turun langsung, bukan hanya membaca laporan, tetapi melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang warga sakit terpaksa hidup menumpang tanpa ada satu pun bantuan dari negara.
REPORTER:AHMAD RUSKANDA
