Bungas Banten, PANDEGLANG – Gerakan Aksi Reformasi Mahasiswa Indonesia (GARMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPD PKS Kabupaten Pandeglang, Selasa (09/06/2026). Aksi yang dimulai pukul 10.30 WIB tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.
Aksi dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Badru Zaman dan Rama/Ubed. Dalam orasinya, massa aksi menyoroti dugaan penyerobotan lahan milik warga di Gunung Batu, Kecamatan Munjul, yang disebut-sebut melibatkan seorang anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi PKS berinisial HJ.
GARMI menilai persoalan tersebut harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh pihak berwenang karena menyangkut hak masyarakat serta kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Oleh karena itu, GARMI mendesak Badan Kehormatan DPRD Pandeglang untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat, serta meminta Polres Pandeglang dan BPN Pandeglang melakukan investigasi secara objektif dan transparan.
Selain itu, GARMI juga meminta DPD PKS Kabupaten Pandeglang mengambil langkah tegas apabila kadernya terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun kode etik. Massa aksi menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang status maupun jabatan.
Korlap aksi, Badru Zaman, menegaskan bahwa GARMI hadir untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan serta mendorong adanya kepastian hukum dalam persoalan tersebut.
“Kami meminta seluruh pihak yang berwenang untuk tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Jika memang ada dugaan pelanggaran, maka harus diproses secara transparan dan sesuai hukum yang berlaku. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai masyarakat mendapatkan keadilan,” tegas Badru Zaman di hadapan peserta aksi.
Senada dengan itu, Korlap II Rama/Ubed mengatakan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen kontrol sosial.
“Mahasiswa memiliki kewajiban untuk mengawal kepentingan rakyat. Kami ingin memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dan tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya.
GARMI juga menyampaikan bahwa apabila tuntutan tersebut tidak mendapat perhatian serius dari pihak terkait, mereka akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar sebagai bentuk pengawalan terhadap aspirasi masyarakat.
Aksi berlangsung damai tanpa kericuhan dan ditutup dengan pembubaran massa secara tertib. GARMI berharap pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak terkait segera mengambil langkah konkret agar persoalan yang dikeluhkan masyarakat dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
REPORTER:RED
