GAMMA Kembali Geruduk Kantor Gubernur Banten, Desak Kadis dan Kabid Bina Marga Dicopot

Serang Raya37 Dilihat
Example 1500x60

Bungas Banten, SERANG – Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Banten, Kamis (19/11/2027). Aksi tersebut menjadi bentuk desakan terhadap Pemerintah Provinsi Banten agar segera mengevaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan melalui program BANG ANDRA (Bangun Jalan Desa Sejahtera), khususnya sejumlah proyek di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 yang disorot terkait kualitas pekerjaan.

Dalam aksinya, GAMMA mendesak Gubernur Banten mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi hingga mencopot Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, Kepala Bidang Bina Marga, Sendy, serta pejabat teknis terkait yang dinilai memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian proyek.

Ketua Umum GAMMA Kabupaten Lebak, Hudori, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keseriusan organisasinya dalam mengawal dugaan persoalan kualitas pembangunan infrastruktur. Ia menyebut, tuntutan serupa telah disampaikan melalui aksi sebelumnya, tetapi hingga kini belum mendapat respons konkret dari Gubernur Banten.

“Kami sudah berulang kali menyampaikan persoalan ini melalui aksi demonstrasi. Namun, sampai hari ini belum ada respons konkret dari Gubernur Banten,” tegas Hudori.

Menurutnya, sorotan GAMMA didasarkan pada hasil pemantauan langsung terhadap sejumlah pekerjaan BANG ANDRA. Salah satunya pembangunan konektivitas ruas jalan Gobang–Mayak, akses SMK 1 Curugbitung, Desa Ciburuy–Desa Mayak, Kabupaten Lebak, yang dikerjakan CV Putra Indah Kredibel dengan nilai kontrak sebesar Rp11.862.453.000.

Dari hasil pemantauan tersebut, GAMMA mengaku menemukan sejumlah indikasi persoalan teknis, mulai dari metode pelaksanaan yang diduga tidak sesuai ketentuan hingga penggunaan material yang dipertanyakan kesesuaiannya dengan spesifikasi dalam kontrak.

Hudori menilai, dugaan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut penggunaan anggaran publik dan kualitas infrastruktur yang manfaatnya harus dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

“Bagaimana mungkin program pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang rakyat justru diduga dikerjakan tidak sesuai standar? Ini menyangkut kualitas pekerjaan dan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat,” ujarnya.

GAMMA juga mempertanyakan fungsi pengawasan DPUPR Provinsi Banten, khususnya Bidang Bina Marga dan jajaran pejabat teknis. Mereka menilai pengawasan seharusnya mampu memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, serta standar mutu konstruksi.

Atas dasar itu, GAMMA mendesak Gubernur Banten segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang dinilai bertanggung jawab atas fungsi pengawasan proyek tersebut.

Hudori menegaskan, pihaknya tidak akan menghentikan gerakan selama tuntutan belum dipenuhi. GAMMA bahkan menyatakan siap kembali menggelar aksi demonstrasi secara berulang sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah daerah.

“Selama tuntutan pencopotan Kadis dan Kabid Bina Marga DPUPR Banten belum dipenuhi Gubernur, selama itu pula GAMMA akan terus turun ke jalan. Kami tidak akan berhenti mengawal persoalan ini,” tandasnya.

GAMMA berharap Pemerintah Provinsi Banten tidak mengabaikan kritik tersebut dan segera melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh terhadap proyek-proyek yang menjadi sorotan, guna memastikan kualitas pembangunan serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

 

(Indra Sasmita)