Bungas Banten, SERANG – Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (9/11/2026).
Dalam aksinya, GAMMA menyoroti pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan dan rehabilitasi SMA Kabupaten Lebak Wilayah 2 yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp4.243.155.000.
Proyek yang dikerjakan CV Adil Raja Mandala tersebut menjadi sorotan setelah GAMMA mengungkap adanya dugaan pekerjaan tidak sesuai standar konstruksi, termasuk indikasi penggunaan material yang dipertanyakan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Muhammad Pajri, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kualitas pekerjaan fisik, melainkan juga menyangkut tanggung jawab pelaksanaan proyek dan efektivitas pengawasan oleh instansi terkait.
Menurut Pajri, penggunaan anggaran publik bernilai miliaran rupiah semestinya berbanding lurus dengan kualitas pembangunan. Terlebih, objek pekerjaan merupakan fasilitas pendidikan yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan peserta didik.
“Miris, pembangunan sejumlah sekolah yang dikerjakan CV Adil Raja Mandala dengan nilai kontrak Rp4,2 miliar bukan hanya diduga dikerjakan asal jadi, tetapi juga terindikasi menggunakan material yang tidak memenuhi ketentuan spesifikasi kontrak kerja,” ungkap Pajri.
GAMMA menilai Dindikbud Provinsi Banten perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengawasan, pengendalian mutu, serta evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi sorotan tersebut.
Tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pihak pelaksana, GAMMA juga berencana menggelar aksi demonstrasi jilid II dengan mendesak Gubernur Banten mengevaluasi Kepala Dindikbud dan Kepala Bidang SMA atas dugaan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.
Bagi GAMMA, pengawasan tidak boleh sebatas formalitas administrasi. Setiap pekerjaan yang dibiayai uang rakyat harus dipastikan memenuhi spesifikasi teknis, volume pekerjaan, standar mutu, serta ketentuan kontrak.
Lebih jauh, GAMMA menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) guna meminta penelusuran dan pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian material maupun pelaksanaan pekerjaan.
“Bukan hanya akan kita demo kembali, tetapi juga akan kita laporkan kepada APH,” tegas Pajri.
GAMMA menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial agar pelaksanaan proyek pendidikan tidak menjadi ruang bagi dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dindikbud Provinsi Banten maupun CV Adil Raja Mandala belum memberikan klarifikasi atas dugaan yang disampaikan GAMMA. Konfirmasi dan hak jawab dari pihak-pihak terkait tetap terbuka guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemeriksaan teknis dan audit oleh pihak berwenang dinilai penting untuk memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan proyek tersebut.
(Indra)
