Bungas Banten, SERANG – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar menyerahkan langsung hasil audit Kantor Akuntan Publik atau KAP lima Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Unit Pengelola Keuangan (UPK) Lembaga Keuangan Desa (LKD) di Kabupaten Serang di Pendopo Bupati pada Selasa (11 /6/2024) kemarin .
Adapun Kelima BUMDesma LKD meliputi BUMDesma UPK LKD Ciruas, Ciomas, Padarincang, Bojonegara, dan BUMDesma UPK LKD Mancak. Dari lima BUMDesma yang diaudit kantor akuntan publik atau KAP Tri Bowo Yulianti tersebut empat (4) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan dari lima WTP di Kabupaten Serang ada empat yang berhasil mendapat WTP dan satu WDP. Selain di Kabupaten Serang ada juga BUMDesma yang diaudit yakni BUMDesma di Kabupaten Bojonegara, Pasuruan dan Kabupaten Malang dimana ketiganya meraih WTP.
”Saya datang kesini tujuan utamanya adalah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Pemerintah Kabupaten Serang terutama Ibu bupati yang telah berhasil mengkonsolidasi BUMDesma LKD,”ujarnya kepada wartawan.
Ia menyebutkan, BUMDesma UPK LKD merupakan transformasi dari UPK Eks PNPM Mandiri Pedesaan yang berjalan sampai Tahun 2014 namun tidak mempunyai badan hukum atau payung hukum yang jelas. Namun ketika memiliki payung hukum yang pasti setelah keluarnya Undnag-undang Omnibus Low dimana dinyatakan bahwa BUMDesma adalah badan hukum. ”Setelah itu lah kita terus memvalidasi sampai pada tahapan audit oleh akuntan publik, nah kata kuncinya disini,”katanya.
Abdul Halim mengaku bersyukur di Kabupaten Serang dari 27 BUMDesma UPK LKD 5 diantaranya sudah di audit KAP 4 diantaranya meraih Opini WTP atau warja tanpa pengecualian dan 1 WDP wajar dengan pengecualian. ”Ini sangat luar biasa. Kabupaten Serang paling berhasil se Indonesia bukan hanya se Pulau Jawa, kenapa karena di Jawa Timur sudah ada yang Audit tapi 1 kabupaten cuma 1 BUMDesma. Jadi se (Provinsi) Jawa Timur itu baru 3 Kabupaten itu Bojonegoro, Pasuruan dan Malang,”ucapnya.
Sementara di Kabupaten Serang terdapat 5 BUMDesma di 1 kabupaten, karena itulah Abdul Halim berkeinginan datang dan menyerahkan langsung hasil audit KAP untuk memberikan apresiasi kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah beserta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan para Direktur BUMDesma. Ia berharap percepatan dan kecepatan juga terus di lakukan.
”Kami dari kementerian desa berharap (di Kabupaten Serang) lahirnya bank desa yang merupakan sebuah usaha perbankan dilakukan atas kerja sama antar hum desa bersama LKD atau lembaga keuangan desa. Hum desa khusus menangani lembaga keuangan desa, kalau nanti hum desa se Kabupaten Serang ini melakukan audit mereka berhak untuk mendapatkan kredit,”tandasnya.
Darimana untuk mendapatkan kredit tersebut, sebut Abdul Halim, termasuk dari kebijakan pemerintah pusat meliputi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koperasi dan UKM, BUMN yang mana berhak mendapatkan support dari pemerintah. Terlebih jika berkolabrasi bersama-sama membentuk Bank Desa dengan pendampingan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ia meyakini sangat luar biasa dampaknya bagi kepentingan peningkatan perekonomian masyarakat desa. ”Karena apa, menukik langsung pada lokus,”tegasnya.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyampaikan atas nama pribadi dan Pemda Kabupaten Serang terima kasih kepada Menteri dan jajaran Kementerian PDTT beserta Dirjen. ”Ini jawaban penantian kami para pengurus UPK Eks PNPM dengan jajaran Pemda Serang yang pada 2014 UPK BUMDesma tidak dilanjutkan programnya,”ujarnya.
Tatu mengatakan, adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam rangka menuju audit exsternal BUJMDesma LKD oleh KAP yang telah dilakukan dengan melakukan pelatihan laporan keuangan, dengan pembiayaan secara mandiri masing-masing BUMDesma. ”Sedangkan untuk narasumber kami mengundang dari Tim PK Stan pada Maret 2023,”katanya.
Sedangkan terkait harapan Mendes PDTT cikal bakal akan terbentuk Bank Desa, Tatu meyakini jika saat ini BUMDesma berbadan hukum sehingga semua bisa mengakses secara bantuan keuangannya. ”Insya Allah ini akan semakin menjadi besar dan menjadi sandaran usaha-usaha mikro yang ada di Kabupaten Serang. Terimakasih Pak Menteri Bu Dirjen dan jajaran kemendes mohon terus dukungannya dan arahan pak menteri kepada kami,”ucapnya.
Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, Sekretaris Daerah (Sekda) Nanang Supriatna, Inspektur Rudi Suhartanto, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Suharyadi.
REPORTER : ARS / RED
