Bungas Banten, PANDEGLANG – Indonesia Contra Terror (ICT) bersama masyarakat Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten. menggelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Situ Cikedal, Sabtu (8/8/2026). Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap rencana revitalisasi Situ Cikedal menjadi kawasan wisata dengan anggaran APBD sebesar Rp9,49 miliar.
Koordinator Lapangan Aksi, Sapta, mengatakan kegiatan berlangsung sekitar pukul 10.00–11.00 WIB dan diikuti kurang lebih 150 peserta.
“Aksi berjalan aman, tertib, dan kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polsek Cikedal dan Menes, Polres Pandeglang, serta Polda Banten,” ujarnya di lokasi.
ICT menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan kritik terhadap skala prioritas kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
Ketua Umum ICT, Syailendra Adi Sapta menyampaikan pemerintah perlu mempertimbangkan kembali apakah pembangunan kawasan wisata merupakan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat Pandeglang.
“Kami tidak menolak pembangunan. Yang kami pertanyakan adalah prioritasnya. Ketika masyarakat masih menghadapi persoalan narkoba, kenakalan pelajar, kekerasan, persoalan sosial, jalan desa yang rusak, serta kebutuhan jembatan bagi anak-anak sekolah, apakah pembangunan wisata dengan anggaran Rp9,49 miliar harus menjadi prioritas?” tegasnya.
Menurut ICT, Situ Cikedal selama ini bukan hanya memiliki potensi wisata, tetapi juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mencari ikan. Hasil tangkapan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun dijual sebagai sumber penghasilan.
Karena itu, ICT menilai setiap perubahan fungsi kawasan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang selama ini memanfaatkannya serta dilakukan melalui proses yang transparan dan partisipatif.
ICT juga menyoroti aspirasi masyarakat sekitar yang menyatakan belum mendapatkan pelibatan yang memadai dalam proses sosialisasi dan perencanaan revitalisasi Situ Cikedal.
Dalam aksi tersebut, ICT menyampaikan pernyataan sikap dan 5 tuntutan masyarakat. Namun hingga aksi berakhir, belum ada perwakilan dari pihak terkait yang hadir untuk menerima dan memberikan jawaban secara langsung.
ICT menyatakan kondisi tersebut tidak akan menghentikan langkah mereka dalam mengawal persoalan tersebut.
“Kami menghormati seluruh proses pemerintahan dan aparat yang telah mengawal aksi sehingga berjalan aman dan tertib. Tetapi aspirasi masyarakat membutuhkan jawaban. Karena itu, kami akan melanjutkan perjuangan melalui aksi jilid II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,” ujar Syailendra.
5 TUNTUTAN ICT DALAM AKSI JILID II KE PEMPROV BANTEN:
1. Mengevaluasi kembali rencana revitalisasi Situ Cikedal menjadi kawasan wisata.
2. Memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar, urgensi, perencanaan, dan penggunaan anggaran Rp9,49 miliar.
3. Membuka ruang dialog dengan masyarakat yang selama ini memanfaatkan Situ Cikedal.
4. Meninjau kembali skala prioritas APBD dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial dan infrastruktur masyarakat.
5. Menjamin proses pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
ICT menegaskan perjuangan tersebut akan dilakukan melalui jalur konstitusional, damai, dan bertanggung jawab.
“Pemerintah jangan melihat kritik masyarakat sebagai ancaman. Ini adalah bagian dari kontrol sosial dan partisipasi warga negara dalam mengawal pembangunan,” tutup Syailendra.
REPORTER: UDIN J
