Bungas Banten, JAKARTA – Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Provinsi Banten menggelar audiensi dengan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (OP), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum di Kantor Ditjen SDA, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Rabu (15/07/2026).
Audiensi tersebut membahas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Lebak.
Dalam pertemuan itu, GAMMA menyampaikan sejumlah temuan dan informasi yang menurut mereka mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program P3-TGAI. Temuan tersebut mencakup dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan gambar rencana, spesifikasi teknis, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta dugaan lemahnya pengawasan selama proses pelaksanaan program.
Ketua Umum GAMMA Provinsi Banten, Hudori, mengatakan pihak Direktorat Bina OP Ditjen SDA menyampaikan keprihatinan atas informasi yang dipaparkan dalam audiensi. Menurutnya, Direktorat Bina OP menegaskan bahwa setiap tahun Kementerian PU selalu memberikan arahan kepada seluruh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai agar memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program P3-TGAI.
“Direktorat Bina OP menegaskan bahwa setiap tahun selalu mengingatkan seluruh Balai agar mengawasi dan memastikan pelaksanaan P3-TGAI berjalan sesuai ketentuan.
Menindaklanjuti informasi yang kami sampaikan, mereka akan memanggil Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penyimpangan Program P3-TGAI di Kabupaten Lebak,” ujar Hudori.
Hudori menjelaskan, dalam audiensi tersebut perwakilan Direktorat Bina OP Ditjen SDA, yakni Riski dan Nurul, meminta GAMMA segera menyampaikan laporan resmi kepada Direktur Jenderal SDA Kementerian PU. Laporan tersebut diminta memuat kronologi dugaan penyimpangan, data pendukung, serta uraian mengenai dugaan ketidaksesuaian realisasi fisik pekerjaan dengan gambar, spesifikasi teknis, dan RAB.
Menurut Hudori, laporan tersebut akan menjadi bahan bagi Direktorat Bina OP bersama Direktorat Kepatuhan Intern untuk melakukan telaah dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami diminta segera mengirimkan laporan resmi kepada Direktur Jenderal SDA yang memuat kronologi dugaan penyimpangan, dugaan keterlibatan oknum, serta dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan gambar, spesifikasi teknis, dan RAB. Laporan itu akan menjadi dasar bagi Direktorat Bina OP dan Direktorat Kepatuhan Intern untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan,” jelasnya.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, GAMMA menyatakan akan segera melengkapi dan menyerahkan laporan resmi beserta dokumen pendukung kepada Kementerian PU.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut juga membuka kemungkinan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian PU sebagai bentuk dorongan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program P3-TGAI di wilayah kerja BBWSC3.
Hudori menilai apabila dugaan penyimpangan tersebut terbukti, maka evaluasi tidak hanya perlu menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan program.
Di sisi lain, GAMMA juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program P3-TGAI Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lebak.
“Bukan hanya menyampaikan laporan kepada KPK RI, kami juga akan menggelar aksi demonstrasi untuk mendesak Direktur Jenderal SDA Kementerian PU melakukan evaluasi terhadap Kasatker dan PPK yang menangani Program P3-TGAI di wilayah BBWSC3 Banten. Apabila fungsi pengawasan berjalan optimal, dugaan penyimpangan yang kami temukan tentu tidak semestinya terjadi secara luas,” tegas Hudori.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BBWSC3 belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan GAMMA mengenai rencana pemanggilan oleh Direktorat Bina OP Ditjen SDA Keme
REPORTER:INDRA S
