Bungas Banten, PANDEGLANG – Sejumlah jamaah umroh asal Kabupaten Pandeglang, Banten, akhirnya dapat diberangkatkan ke Tanah Suci setelah sebelumnya terlantar selama kurang lebih 10 hari di Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat tertundanya jadwal keberangkatan.
Tertundanya keberangkatan tersebut diduga berkaitan dengan ketidaksiapan pihak penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) dalam memenuhi kewajiban pemberangkatan jamaah.
Adapun jamaah yang mengalami keterlambatan keberangkatan tersebut di antaranya Kiai Salman Aljabali asal Kecamatan Saketi beserta istri, Afid asal Serang, serta Haji Muhyi asal Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang.
Persoalan tersebut mendapat perhatian dari Ketua DPD KESTI TTKKDH Kabupaten Pandeglang, Surya Wijaya, S.Sos, yang turut turun tangan membantu dan mengawal para jamaah hingga mendapatkan kepastian keberangkatan.
Surya mengatakan, pihaknya bersama sejumlah tokoh turut melakukan pendampingan dan koordinasi dengan pihak terkait agar persoalan yang dialami para jamaah segera mendapatkan penyelesaian.
“Melihat kondisi jamaah yang sudah berhari-hari terlantar tanpa kepastian, kami merasa perlu turun tangan membantu dan mengawal agar mereka mendapatkan haknya untuk diberangkatkan ke Tanah Suci,” ujar Surya.
Ia menambahkan, proses pengawalan tersebut juga melibatkan Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Banten guna mendorong penyelesaian persoalan serta memastikan hak-hak jamaah mendapatkan perhatian.
Sementara itu, H. Muhamad Saihu, dari Kementrian Haji dan Umroh Provinsi banten selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, mengatakan bahwa dirinya bersama KESTI TTKKDH telah mengawal persoalan tersebut sejak awal menerima laporan dari jamaah, yakni setelah para jamaah terlantar selama dua hari.
Menurutnya, penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan menjadi perhatian serius dalam fungsi pengawasan dan pengendalian.
“Sejak menerima laporan dari jamaah setelah dua hari mereka terbengkalai, kami langsung ikut mengawal persoalan ini bersama KESTI TTKKDH dan mengucapkan terimakasih telah mengawal permasalah ini. Penyelenggara yang tidak memenuhi persyaratan menjadi perhatian kami, khususnya dalam hal perizinan dan kewajiban pelayanan kepada jamaah,” ungkap H. Muhamad Saihu.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap penyelenggara yang tidak memiliki izin, tetapi tetap melakukan kegiatan mencari dan menghimpun calon jamaah umroh.
“Sanksi administratif akan diberikan kepada penyelenggara yang tidak memiliki izin tetapi tetap melakukan kegiatan mencari jamaah. Hal ini harus menjadi perhatian agar masyarakat tidak kembali dirugikan,” tegasnya.
Selain Surya Wijaya dan H. Muhamad Saihu, Abuya Asep Nafis Bustomi dari Cisantri, Pandeglang, juga turut berperan dalam mengawal dan membantu penyelesaian persoalan yang dialami para jamaah tersebut.
Setelah melalui proses koordinasi dan pendampingan berbagai pihak, kabar baik akhirnya datang. Pada Senin (9/11/2026), para jamaah tersebut akhirnya mendapatkan kepastian dan dapat diberangkatkan menuju Tanah Suci.
Keberangkatan ini menjadi titik terang setelah para jamaah harus melewati masa penantian selama kurang lebih 10 hari di Bandara Soekarno-Hatta.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih selektif dalam memilih biro perjalanan umroh. Calon jamaah diimbau memastikan legalitas penyelenggara, kejelasan tiket penerbangan, akomodasi, serta kepastian jadwal keberangkatan sebelum melakukan pembayaran.
Sementara itu, pemerintah diharapkan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh, termasuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran perizinan, agar kejadian serupa tidak kembali menimpa masyarakat, khususnya calon jamaah asal Kabupaten Pandeglang.
REPORTER:SS MUNANDAR (ABI)
