Bungas Banten, BANTEN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusaantara Banten melalui Surat Nomor : 016/LSM KPK & Koalisi/BTN/1/2026 resmi berkirim surat ke BPJN Banten untuk mengadakan aksi unjuk rasa, hal tersebut rakyat Banten memenuhi kewajibannya bayar pajak tiap tahun untuk kebutuhan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dipergunakan untuk kemajuan menuju Indonesia Emas
Sebagaimana diketahui Kementrian Pekerja Umum (PU) mendapatkan Anggaran dari Negara melalui anggaran APBN, untuk pembangunan Infrastruktur Jalan di daerah khususnya di Provinsi Banten, namun sangat disayangkan yang sebagai pemenang lelang di dominan perusahaan – perusahaan diduga bermasalah seperti pemenang Tender Lelang Preservasi Jalan Raya Anyar – Cilegon – Pasauran – Labuan, sebagai calon Pelaksana PT. Duta Mas Indah Dengan Nilai Terkoreksi RP.136.777.777.777,00.
Pasalnya, perusahaan tersebut diduga pernah tersandung korupsi puluhan milyar oleh KPK RI.dan sebelumnya pemenang Tender Lelang Preservasi Jalan Merak – Cilegon – Serang – Serdang – Bojonegara dengan Harga Terkoreksi Rp. 138.686.568.325,30 sebagai Calon pelaksana PT. Galih Medan Persada, yang sama mempunyai persoalan – persoalan pada pekerjaannya di daerah provinsi lain dan di Banten diduga pernah tersandung korupsi, benderanya di pinjamkan dengan kerugian negara Rp. 700 juta serta Anggaran Pemeliharaan Rutin di Satuan Kerja PJN wilayah 1 dan Provinsi Banten hampir 10 milyar tahun 2025 dianggaran akan tetapi adanya dugaan kuat pada laporan progres akhir tahun, yaitu adanya dugaan Maladministrasi tidak sesuai pekerjaan yang di kerjakan di wilayahnya.
Aminudin” kami akan terus pantau kegiatan di BPJN Banten pada Satuan Kerja PJN wilayah 1 dan 2 Provinsi Banten, selama ini kurang di awasi oleh berbagai pihak pada tahun 2025 pada pekerjaannya.
Lanjut Aminudin” kami Lembaga Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) – Nusantara Perwakilan Banten sudah berkirim surat ke BPJN Banten dengan disertai mengumpulkan data- data dan siap untuk di Laporkan ke penegak hukum adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut pada pengerjaanya yang diduga penuh penyimpangan jauh dari harga RAB yang sudah dilaksanakan oleh penyedia Jasa maupun pihak satuan BPJN Banten pada Pemeliharaan Rutin tiap tahunnya. dan kami siap gelar aksi unjuk rasa kembali agar masyarakat Provinsi Banten tau adanya kinerja bawahan Kementrian PU tidak maksimal dalam pengawasannya. ujarnya geram
REPORTER : AMD
