Bungas Banten, LEBAK – Peringatan Hari Tani Nasional 2026 di Kabupaten Lebak menjadi momentum untuk kembali membuka sejumlah persoalan mendasar yang hingga kini masih dihadapi petani. Mulai dari harga hasil panen, ketersediaan pupuk, irigasi, permodalan, akses pasar, hingga persoalan lahan dan konflik agraria.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua DPC Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lebak, Elen, dalam rangkaian peringatan Hari Tani Nasional yang digelar di Kabupaten Lebak, Rabu (23/9/2026).
Menurut Elen, persoalan petani tidak dapat dilihat sebatas pada aktivitas produksi. Di balik proses tanam hingga panen, terdapat kebutuhan akan kepastian biaya produksi, sarana pertanian, pendampingan, akses pembiayaan, hingga kepastian pasar.
“Petani boleh capek mencangkul, kepanasan di sawah, tetapi semangat Tani Merdeka Indonesia tidak boleh kendor,” ujar Elen.
Ia menilai persoalan harga hasil panen masih menjadi salah satu tantangan yang harus mendapatkan perhatian serius. Petani, kata dia, mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu sejak proses tanam hingga panen, namun hasil yang diterima belum selalu sebanding dengan beban produksi.
“Petani tidak membutuhkan terlalu banyak janji. Petani membutuhkan kepastian pupuk, kepastian produksi, kepastian pendampingan, dan yang tidak kalah penting kepastian pasar dan harga,” tegasnya.
Selain harga, Elen menyoroti sejumlah persoalan lain, di antaranya kondisi irigasi, keterbatasan alat dan mesin pertanian, lahan yang belum produktif, akses permodalan serta pendampingan bagi kelompok tani.
Ia menegaskan Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Lebak siap menjadi mitra pemerintah untuk memetakan persoalan sekaligus mendorong penyelesaian di tingkat lapangan.
“Kalau ada lahan yang belum produktif, mari kita dorong agar menjadi produktif. Apabila ada irigasi bermasalah, mari kita cari jalan keluarnya. Kalau petani kesulitan modal, mari kita buka akses seluas-luasnya. Kalau hasil panen kesulitan pasar, mari kita bangun jejaringnya,” katanya.
Elen juga mengingatkan agar perhatian terhadap sektor pertanian tidak berhenti pada seremoni dan dokumentasi kegiatan. Menurutnya, keberhasilan program harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan petani.
“Petani itu bukan cuma disuruh foto di sawah. Petani butuh sawahnya produktif, bisa memanen dan mendapatkan hasil yang layak,” ujarnya.
Reforma Agraria dan Konflik Lahan Jadi Sorotan
Sementara itu, Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyoroti persoalan reforma agraria dan konflik lahan yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Menurut Don, Hari Tani Nasional bukan hanya momentum untuk berbicara mengenai produksi pertanian, tetapi juga menjadi pengingat atas persoalan akses dan penguasaan lahan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat tani.
“Petani ini bukan hanya butuh pupuk, bukan hanya butuh pestisida, benih atau traktor, tetapi juga butuh lahan untuk digarap,” ujarnya.
Don meminta jajaran Tani Merdeka di Banten, khususnya Kabupaten Lebak, melakukan pemetaan terhadap persoalan agraria di wilayah masing-masing.
Pemetaan dinilai penting agar persoalan lahan dapat diidentifikasi secara lebih jelas, baik menyangkut lokasi, pihak yang terlibat maupun bentuk persoalannya, sehingga dapat dikawal melalui mekanisme yang tersedia.
“Petakan di mana ada konflik-konflik yang menyangkut tentang agraria. Hari Tani ini bukan hanya memperingati bercocok tanam, tetapi juga masalah tanah dan hak rakyat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa organisasi petani tidak semestinya hanya bergerak ketika terdapat program atau bantuan pemerintah.
“Organisasi ini bukan menunggu bantuan. Kita bekerja membantu pemerintah. Itu tugas kita,” tegas Don.
Ia mencontohkan pentingnya pendampingan terhadap petani yang mengalami kendala dalam pengurusan RDKK untuk memperoleh pupuk maupun masyarakat yang menghadapi persoalan pertanahan.
Don juga mengingatkan agar bantuan pemerintah tidak diperjualbelikan ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Menurutnya,
(Indra)
