Bungas Banten, SERANG –Â Diantaranya LSM , Ormas dan Media yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Banten (Kolebat) Provinsi Banten ” yang seharunya pada hari Senin (25/11/2024) di gelar aksi unjuk rasa ” akan tetapi dengan masa tenang Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota di tunda, yang akan dilanjutkan ke minggu depan.
” Aminudin ” Koordinator Kolebat juga ketua LSM KPK- Nusantara Perwakilan Banten ” saat dikonfirmasi lewat Telpon Seluler, mengatakan.” Untuk Aksi pada hari Senin (25/11/2024) kami tunda karena masa tenang Pilkada ” Jelasnya
Lanjut Aminudin” tujuan kami nanti aksi tersebut kepada Pj.Gubernur Banten dan DPRD Banten.” Untuk mengevaluasi kinerja Satuan Dinas PUPR Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten.
Yang mana selama ini Diduga adanya penyimpangan di pengadaan barang jasa dan seharusnya satuan Dinas yang selalu bermasalah harus di Evaluasi atau di Mutasi.” Pasalnya tidak sesuai Harapan Rakyat Banten, pada kegiatanya yang diduga merugikan keuangan negara dari hasil pajak rakyat Banten.
” Terutama di Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Banten pada tahun 2023 tersandung kasus proyek Pembangunan Breakwater PP Cituis dengan nilai Rp 3 miliar lebih dan juga Pembangunan Dermaga PP Cituis dengan Nilai Rp 4 miliar lebih ” yang mana pekerjaan Dermaga tersebut telah mengurangi Volume pekerjaan dan diduga tidak terselesaikan pekerjaannya. ” Yang berlokasi di Desa Surya Bahari kecamatan Paku Haji kabupaten Tangerang tahun 2023.
” Tb. Mulyadi Koorlap Aksi yang juga sebagai ketua Ormas Mapan provinsi Banten” perihal Aksi yang digelar Senin depan mengatakan, Aksi yang akan di gelar Senin depan, dari Tokoh masyarakat , Ormas dan para santri akan ikut pada aksi unjuk rasa yang akan datang, Pasalnya menyangkut Hajat Masyarakat Banten
Sudah saatnya Provinsi Banten untuk bersatu menjaga keutuhan Aset NKRI, yang digelontarkan melalui Anggaran APBD di jaga Utuh dan tidak si Korupsi. ” Lantaran selama ini banyak sekali penyimpangan di Pengadaan Barang Jasanya.
” Terutama pada pekerjaan Kontruksi Jalan Beton, yang mana pada pekerjaan persiapan sampai pengadaan Barang terus di Gerogoti dengan cara belanja dengan harga murah di bawah Harga Satuan Produk. ” Terutama di pengadaan Lapisan Pondasi Agregat B dan S serta pada pekerjaan Pelebaran Galian kanan kiri yang diduga tidak maksimal pada pekerjaan yang di laksanakan oleh para penyedia yaitu pada :
- Rekontruksi Ruas Jalan Beyeh – Simpang
- Pembangunan Ruas Jalan Cimanying – Jiput ( DAK )
- Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Taktakan- Gunung Sari-Mancak-Anyar
- Pekerjaan Rekontruksi Ruas Jalan Baros-Petir
- Pekerjaan Rekontruksi Ruas Jalan Cikande-Garut-Kopo
- Pekerjaan Rekontruksi Ruas Jalan Nyapah – Cilebu.” dan
- Pekerjaan Kobtruksi Jalan Beton lainya yang akan kami suarakan di depan Kantor Pj. Gubernur Banten dan Gedung DPRD Provinsi Banten yang mengesahkan Anggaran tahun 2024.” Dan tetap Tuntutan kami minta Evaluasi kinerja kepala Dinas dan Bawahnya yang tidak tegas terhadap kegiatannya yang diduga ada keganjalan dan penyimpangan. ” Ungkapnya
” Suara yang sama yang di katakan para Perwakilan Kolebat ” Menuntut kepada Pj.Gubernur Banten untuk Evaluasi pada Dinas PUPR Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yang diduga pada kegiatan pembanguan Ruang kelas SMA/SMK dan juga pengadaan Peralatan Praktik tahun 2024 diduga di Korupsi berjamaah dan tidak mengindahkan.
Walaupu ada pendampingan.” Dan pungli di satuan SMA/SMK terus terjadi tidak ada ketegasan dari Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten ” yang selama ini dengan mengunakan Koperasi Tahunan pada Jual Beli Baju Seragam, Buku Paket Pembelajaran dan Pungli sumbangan perpisahan kepala SMA/SMK .
REPORTER : AMD/RED
