Bungas Banten, SERANG – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara Perwakilan Banten, Aminudin “ menyampaikan pernyataan setelah mengadakan rapat Kerja bersama tim kajian LSM KPK Nusantara perwakilan Banten” yang untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Desa (DD)
” Dalam pernyataannya,Aminudin “menekankan pentingnya kontrol sosial terhadap penggunaan DD agar dapat mencapai sasaran yang di inginkan masyafakat desa di wilayah kabupaten se-Provinsi Banten
” Hal ini menunjukkan komitmen LSM KPK Nusantara Perwakilan Banten “ dalam memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk desa digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.” Tutur Aminudin, Ahad (13/4/2025)
” Aminudin,menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk partisipasi aktif dari LSM KPK Nusantara Perwakilan Banten” yang berupaya mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan DD.
“ Dengan adanya kontrol sosial yang ketat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami proses penggunaan DD tersebut, sehingga setiap alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.” Ini juga menjadi upaya untuk mencegah penyalahgunaan dana yang dapat merugikan masyarakat desa,” Ujar Aminudin.
” Tujuan dari inisiatif ini, Lanjutnya, mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DD, serta membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
” Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DD. ” Sasaran dari program ini adalah masyarakat desa, terutama mereka yang berhak menerima manfaat dari penggunaan DD, serta pemerintah desa dan kecamatan, serta instansi pemerintah terkait yang memiliki peran dalam pengelolaan dana tersebut.
“Kegiatan yang direncanakan mencakup beberapa langkah penting dalam pengelolaan DD.” Pertama, pengumpulan data yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai pengelolaan DD di berbagai desa yang menjadi fokus perhatian.” Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan,” Jelasnya
“ Selanjutnya, kata AMinudin,” Dalam kegiatan pengawasan lapangan akan dilaksanakan untuk memastikan bahwa penggunaan DD sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pengawasan ini bertujuan untuk memantau secara langsung implementasi program-program yang didanai oleh DD, serta untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau masalah yang mungkin timbul.
“ Selain itu, diskusi dan pertemuan dengan masyarakat juga akan diadakan untuk mendengarkan pendapat dan tanggapan mereka mengenai kepuasan terhadap program-program yang didanai oleh DD, sehingga dapat dilakukan evaluasi yang lebih komprehensif
“Dalam upaya meningkatkan kontrol sosial, advokasi kepada masyarakat akan dilakukan agar mereka lebih aktif berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa dan pembangunan yang menggunakan DD.” Indikator keberhasilan dari kegiatan ini dapat dilihat dari meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DD, serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.
“ Kami ingin menegaskan bahwa semua kegiatan ini akan dibiayai secara mandiri dan tidak akan membebani pemerintah desa atau instansi terkait lainnya, melainkan merupakan inisiatif swadaya dari lembaga kami sebagai bentuk komitmen terhadap kontrol sosial yang efektif dan efisien,” Pungkas Ketua LSM KPK Nusantara Perwakilan Banten Aminudin
REPORTER : RED
