Bungas Banten, PANDEGLANG – 30.01.2026 Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P-4) mengecam keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang. Kecaman ini dilayangkan menyusul kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Arip Wahyudin alias ekek selaku Ketua P-4 menilai kenaikan gaji dan tunjangan tersebut ibarat “menari di atas penderitaan rakyat”. Pasalnya, masyarakat Pandeglang saat ini tengah menghadapi berbagai musibah serta tekanan ekonomi yang kian berat. Padahal, anggota DPRD dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan justru memikirkan kepentingan pribadi.
“Di saat rakyat kesulitan bertahan hidup secara ekonomi, wakil rakyat justru terkesan melakukan aji mumpung dengan terus menaikkan gaji dan tunjangan,” demikian pernyataan ekek.
Ekek juga mengutip pesan para pendiri bangsa. Tokoh nasional Tan Malaka pernah menyatakan ketakutannya ketika rakyat menjadi cerdas, sementara Presiden pertama RI Ir. Soekarno menyebut bahwa rakyat Indonesia bukan bodoh, melainkan dibodohkan oleh sistem. Rakyat bukan miskin, tetapi dimiskinkan.
Menurut Arip Wahyudin, Negara Republik Indonesia bukan milik satu golongan, satu suku, atau satu kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Namun, kondisi politik di Kabupaten Pandeglang dinilai seolah-olah daerah tersebut hanya milik segelintir anggota DPRD yang terus menikmati kenaikan gaji dan tunjangan, sementara nasib rakyat diabaikan.
lanjut ekek, padahal, tugas dan fungsi DPRD adalah mewakili rakyat, menyerap aspirasi, serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun pendidikan. Dengan jumlah penduduk Pandeglang yang terus bertambah setiap tahun, seharusnya ada progres pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang signifikan.
“Faktanya, justru muncul dugaan bahwa anggota DPRD Pandeglang memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan berbagai cara,” tegas ekek.
Ekek menegaskan akan terus berperan sebagai “parlemen jalanan” yang konsisten mengkritik dan mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Pandeglang demi kepentingan rakyat.
REPORTER: HJ
