Bungas Banten, PANDEGLANG – Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Ketua KPK Nusantara, Yance, meminta kepada pihak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG guna memastikan seluruh proses telah berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.
Hal tersebut disampaikan Yance pada Selasa, 16 Juni 2026. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan setiap dapur penyedia MBG memenuhi persyaratan, terutama terkait keamanan pangan dan kelayakan operasional.
“Program MBG merupakan program yang sangat baik dan menyangkut kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, pemerintah harus memastikan pelaksanaannya sesuai standar, mulai dari pengolahan makanan hingga kebersihan lingkungan,” ujar Yance.
Ia menyebut beberapa standar yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG, di antaranya penerapan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sebagai sistem pengendalian keamanan pangan, ketersediaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), kepemilikan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), serta Sertifikasi Halal.
Yance menegaskan, pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala agar kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat benar-benar terjamin.
“Kami berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait turun langsung melakukan pengecekan, sehingga program MBG di Kabupaten Pandeglang berjalan transparan, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
KPK Nusantara juga mendorong agar seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG mengutamakan kualitas pelayanan dan tidak mengabaikan aspek kesehatan, kebersihan, serta keamanan pangan demi kepentingan masyarakat.
Dengan adanya evaluasi tersebut, diharapkan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan program.
REPORTER:SS MUNANDAR (ABI)
