Bungas Banten, SERANG – Dugaan tindakan sewenang-wenang kembali menimpa masyarakat di Kota Serang. Sebuah perusahaan pembiayaan (leasing) diduga melakukan perampasan kendaraan secara melawan hukum dengan cara menghadang korban di jalan, tanpa melampirkan dasar hukum fidusia yang sah maupun surat perintah dari pengadilan.
Peristiwa tersebut dialami oleh Tarsono, pemilik kendaraan Suzuki Carry bernomor polisi A 8016 KS. Saat sedang beristirahat dan menikmati minuman kopi di wilayah Bogeg, Serang, korban tiba-tiba dihadang oleh sebuah minibus. Dari kendaraan tersebut turun dua orang yang diduga sebagai mata elang (matel) suruhan leasing, sementara dua orang lainnya tetap berada di dalam minibus.
Tanpa menunjukkan surat tugas, akta fidusia, maupun surat perintah pengadilan, kedua oknum tersebut langsung bertindak. Satu orang berusaha mengalihkan perhatian korban, sementara rekan lainnya langsung mengambil kunci kontak yang masih tertancap di dalam kendaraan. Insiden cekcok pun tak terhindarkan di sekitar Jembatan Bogeg.
Menurut keterangan Tarsono, terjadilah adu mulut antara oknum matel dengan rekan-rekannya. Korban sempat berusaha merebut kembali kunci kendaraan, namun oknum tersebut tetap mempertahankan kunci hingga terjadi perebutan. Pada akhirnya, korban sempat mengajak pihak matel untuk menyelesaikan persoalan tersebut di Polda Banten, dan ajakan tersebut sempat disetujui.
Namun kesepakatan itu justru dikhianati. Setelah berhasil menguasai kunci, oknum tersebut sendiri yang mengendarai kendaraan milik Tarsono. Korban terpaksa mengikuti karena sudah tidak memiliki akses ke kendaraannya, dan kendaraan tersebut justru dibawa ke kantor leasing di wilayah Taktakan, Serang.
“Saya kira kita mau menyelesaikan masalah di Polda Banten, ternyata mobil saya dibawa ke kantor leasing di Taktakan,” ujar Tarsono.
Dugaan pelanggaran semakin kuat karena tidak ditemukan dasar fidusia yang sah atas nama korban. Merujuk Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris berbahasa Indonesia. Selain itu, Pasal 11 undang-undang yang sama mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam kasus ini, Tarsono menegaskan bahwa dirinya bukan pihak pemberi fidusia maupun debitur. Pihak yang tercatat sebagai debitur dalam perjanjian tersebut adalah Sanah.
“Saya tidak pernah berutang, juga tidak pernah menandatangani akta fidusia. Lalu mengapa kendaraan atas nama saya yang dieksekusi?” tanya Tarsono.
Artinya, apabila nama korban tidak tercantum dalam akta fidusia dan tidak terdaftar secara sah, maka pihak leasing dianggap tidak memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap kendaraan milik Tarsono. Posisi ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan atau penetapan pengadilan.
Dari sisi pidana, cara oknum tersebut menghadang, mengambil kunci secara paksa, lalu membawa pergi kendaraan tanpa izin pemilik juga diduga memenuhi unsur tindak pidana perampasan. Pasal 482 ayat (1) KUHP Baru mengancam pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi siapa saja yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang miliknya. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 479 ayat (1) KUHP Baru terkait pencurian yang disertai kekerasan.
Tidak hanya itu, muncul pula dugaan penyalahgunaan data pribadi. Pertanyaan besar muncul terkait bagaimana oknum matel dapat mengetahui identitas pemilik, nomor kendaraan, hingga lokasi keberadaan korban dengan begitu tepat, padahal korban sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan perjanjian kredit tersebut.
“Bagaimana mereka bisa mendapatkan data saya? Saya bukan pihak yang berutang, tapi kendaraan saya yang dirampas,” tegas Tarsono.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak leasing terkait belum memberikan keterangan resmi dan belum menunjukkan akta fidusia yang mengikat nama Tarsono.
(Adi)






