Gaya Gus Dur dalam Berpolitik yang Perlu Diteladani

 Oleh : Muhamad Fajrilbali Azkiya Brutu

(Mahasiswa Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

A. Pertanyaan 23 tahun belum terjawab

Potongan-potongan puzzle kejadian yang telah terjadi tempo dulu, tersusun rapih dalam puzzle pemerintahan di lingkup masanya masing-masing. Menjadi evaluasi untuk pemerintahan selanjutnya dan seterusnya. Gus dur berusaha menyusun puzzle yang lebih baik, walaupun dengan semua landasan pada setiap gerakan kebijakannya mengantarkan dirinya kepada kudeta, gus dur dilengserkan tanpa ada bukti kuat hingga 23 tahun lamanya bahkan sampai hari ini, karya puzzle yang telah disusun seharusnya perlu diteladani oleh bangsa, sebab gus dur tidak menginginkan pemerintahan memanjakan rakyat, seorang rakyat perlu memiliki pemikiran kritis dan bertindak terhadap suatu kebathilan apabila al-maslahah al’ammah tidak ada, bukan menjadi pengecut yang tidak mau meneyuarakan keadilan dan kebenaran.

B. Dalil Berpolitik Gus Dur

Gus dur atau Abdurrahman Wahid (Presiden RI ke-4) memulai masa kepemimpinannya di tahun 1999, menyusun puzzle pemerintahan Indonesia dengan berani, sebagai sosok ulama yang merujuk pada dalil-dalil, begitupun sebagai politikus yang merujuk pada landasan-landasan teoritis, untuk mencapai Al-maslahah Al-‘ammah yang bermakna keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Disebutkan dalam buku Tabayun Gusdur, H : 243, LKiS, Yogyakarta 2010, bahwa “Islam tidak mengenal doktrin tentang Negara an sich (tidak berbentuk). Doktrin islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Saya (gusdur) yakin doktrin tersebut berasal dari pemimpin-pemimpin Islam yang ikut menyusun muqaddimah konstitusi Negara
kita”. Karena pemikiran dan gaya politik gus dur inilah beliau mendapat julukan bapak pluralisme. Semuanya dipandang dengan kacamata satu nusa, satu bangsa, semuanya terikat dengan hukum negara dan ideologi pancasila.

Berdasar pada ideologi pancasila, nilainya berkesinambungan dengan ketauhidan. Dalam perspektif islam, itu merupakan bentuk ketaatan atau tunduknya hamba terhadap tuhannya, sama halnya manusia sebagai rakyat perlu mentaati perintah presiden, walaupun secara status, presiden tetap seorang manusia. Jadi alasan untuk tunduk kepada pemerintahan yang sudah diterapkan dikarenakan terkandung nilai ketauhidan yang merupakan kebutuhan pokok islam. Begitupun syariat yang ada, tertulis bahwa segala hal yang tidak bertentangan dan dilarang dalam islam, maka semua itu sah dan diperbolehkan.

Metodologi tersebut yang diterapkan oleh gus dur kebanyakan dari timur, sebab masa pendidikan yang dijalaninya lebih banyak dihabiskan disana (Baghdad & Kairo), diantaranya ada ijma’, qiyas, al-‘aadah, al-maslahah, al-istihsan dan lainnya. Lalu ada teori hukum atau ushul al-fiqh dan kaidah-kaidah hukum atau qowaid fiqhiyyah yang semua nilai tersebut berpegang pada prinsip musyawarah (syura), keadilan, kebebasan dan kesetaraan.

Kejadian krisis sosial yang dialami saat itu mungkin menjadi alasan tersendiri baginya untuk memimpin sebagai presiden di masa itu, jika dengan pandangan islami, tentunya hal itu menjadi suatu mas’alah yang perlu diperbaiki untuk mencapai maslahah al-‘ammah, tanpa adanya keinginan nafsu. Kecuali nilai ibadah yang ada didalamnya.

C. Indonesia yang Pluralis

Sesuai julukannya “Bapak Pluralisme”, seakan menyatu, tidak dapat dipisahkan darinya. Tertulis pada batu nisannya berupa kalimat dalam 4 bahasa (Indonesia, Arab, Inggris dan China) yang ber arti “Pejuang Kemanusiaan”. Gus dur bersikap adil dan tidak membedakan antara yang mayoritas ataupun minoritas, karena ideologi nasionalisme yang dibangunnya membuat bangsa terikat dengan hukum negara, memberi kebebasan dalam kerja sama, membuat rakyat punya rasa toleransi terhadap kepercayaan dan keragaman sesama. Hidup dalam lingkup kemanusiaan, demokrasi yang inklusif dan dinamis.

Salah satu contoh kebijakannya ketika itu ada salah satu tabloid yang menempatkan posisi nabi Muhammad SAW ke posisi 11 diantara tokoh dunia, banyak sekali mayoritas mengancam untuk menutup tabloid tersebut, namun kebijakan gus dur dalam menangani kasus ini adalah dengan menolak kecaman tersebut kemudian beliau meminta kasus ini dihadapkan kepada pengadilan, karena itulah cara menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menurutnya.

Bukan hanya itu, orang-orang konghucu saat itu tidak diakui ketika orde baru, tetapi ketika masa kepemimpinannya, gus dur mengakui dan membela orang-orang konghucu bahwa itu merupakan hak pribadi bangsa untuk berkeyakinan tentang ajaran yang dianut mereka. Inilah salah satu contoh tanggung jawabnya di bidang sosial dan demokrasi sebagai praktek dan pembuktian bahwa nasionalisme di Indonesia tidaklah sekuler, dengan demikian contoh kebijakannya ini mengajarkan rakyat supaya bertoleransi antar umat beragama, akhirnya tradisi dan eksistensi agama konghucu saat itu diakui dan dibenarkan hingga saat ini.

D. Pembangunan Jalan Pikiran

Begitupun jalan Demokrasi terbuka lebar ketika pers dibebaskan dari belenggunya, yaitu departemen penerangan (1999), koruptor yang bersarang di departemen sosial pun demikian dibubarkan olehnya, bahkan DPR pun hampir dibubarkan. Semua itu dilakukannya tanpa kompromi, hingga akhirnya banyak kontroversi yang terjadi. Ittulah sekian dari keberanian gus dur dalam penyusunan puzzle politik saat itu.

Dipadukan dengan pemahaman agama, ilmu serta ajaran-ajaran yang dipelajarinya, ternyata itu semua berkaitan erat dengan hal demokrasi, nilai kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan terhadap manusia. Alhasil membentuk karakternya menjadi seorang yang pluralis, karena sejatinya Indoesia ada karena perbedaan, maka mengembangkan nilai demokrasi tentunya menjadi keharusan yang melekat bagi Masyarakat, begitupun peran rakyat untuk memiliki pikiran yang kritis dalam memperjuangkan keadilan melalui demokrasi.

“Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian” begitulah ucap gus dur semasa menjabat. Secara tersirat, berpesan terhadap bangsa, bahwa jabatan yang didapatkannya melalui MPR, bukanlah sesuatu yang dicari dan dipertahankan secara mati-matian, bahkan sampai menghalalkan segala perbuatan buruk untuk mencapainya. Begitupun ditegaskan kembali melalui ucapannya di salah satu siaran nasional, bahwa “Menjadi presiden itu tidak perlu modal, modal untuk kampanye, serta dukungan-dukungan lain yang membutuhkan banyak modal”. Terkecuali modal kepercayaan dari rakyat, itulah modal sebenarnya yang dibutuhkan supaya terpilih menjadi presiden menurut gusdur.

Maka tidak heran jika beliau sendiri mengatakan bahwa tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan secara mati-matian. Mengingat saat itu pendukungnya berjumlah ratusan ribu sudah berkumpul di wilayah pemerintahan untuk menolak pencabutan jabatan gus dur sebagai presiden. Begitupun ketika pelantikannya sebagai presiden, menimbulkan kekecewaan dari pihak paslon lain, sehingga ia mengambil jalan tengah berupa pemilihan wakil presiden menjadi peredam situasi mencekam saat itu.

Dan mengetahui hal itu akan menyebabkan terjadinya perpecahan serta pertumpahan darah, itu bukanlah sesuatu yang diinginkan gus dur, tidak ada maslahah al-‘ammah pada perbuatan itu, maka lebih baik ia melepas jabatannya daripada yang demikian itu, karena orientasi perbuatannya hanyalah kepada ilahi, bukan nafsunya sendiri, sehingga mudah saja baginya untuk melepas semua jabatan itu.

Meski demikian, ketika gus dur telah lengser, pembukaan jalan demokrasi yang begitu lebar, membuat gus dur mengatakan bahwa “Bangsa ini Pengecut, sebab tidak bertindak kepada yang salah”, memberi tamparan keras yang bunyinya terus berbising menggema hingga sekarang. Sebab jasanya dalam membuka jalan ini merupakan bentuk pembangunan pikiran-pikiran kritis untuk menumpas kebathilan, gus dur tidak membutuhkan jabatan itu, ia ingin diteladani, gerakannya begitu berani, penuh kontroversi, penuh kontra, penuh benturan argumentasi, itulah jalan besar yang tidak disadari banyak orang. Gus Dur menuntut kita sebagai masyarakat untuk tidak menjadi pengecut, membutakan diri terhadap yang salah, cacat pikiran dan tidak kritis.

E. Menusuri Jalan Gus Dur dan Soekarno

Dalam suatu buku berjudul Pandangan islam tentang Marxisme-Leninisme, gus dur membandingkan pandangan-pandangan itu secara ideologis Marxisme, bahwa itu tidak mungkin bisa dipertemukan dengan islam. Namun gus dur melihat titik-titik persamaan antara islam dengan marxisme-leninisme melalui pendekatan Vocubularies of Motive yang berarti keragaman motif, yang berasal dari gagasan Bryan Turner.

Pendekatan yang diterapkan yaitu dengan cara menegasikan motif tunggal yang dapat diimplementasikan secara keseluruhan terhadap perilaku seluruh kaum muslim sepanjang hidup mereka. Contoh motifnya seperti Tashawuf (Mistisisme), Syariat (Legal-formalisme), Akhlaq (Etika sosial) dalam hubungannya dengan kecenderungan “ekonomis”.

Gus Dur Mengungkap kesamaan orientasi antara kemasyarakatan marxisme yang bersumber pada kolektivisme. Contohnya tradisi kesederhanaan dalam masyarakat islam di Madinah saat zaman nabi Muhammad SAW. Punya persamaan dengan pandangan marxisme yang menentang sikap kapitalisme, sebab eksploitatifnya yang mengarah pada penumpukan kekayaan suatu pribadi atau institusi.

Pandangan Marxisme berusaha memperjuangkan untuk perwujudan struktur masyarakat yang adil. Pada kecenderungan sistem tersebut, dapat menghubungkan islam dengan orientasi keduanya, yaitu Egalitarianisme dan Populisme yang dijadikan sebagai basis argumentasi terhadap kesesuaian sistem keduanya.

Dapat disimpulkan bahwasanya motif tunggal yang dimaksud itu tidak sepenuhnya dihilangkan, namun dibatasi sebelum diaplikasikan secara keseluruhan terhadap perilaku kaum muslimin, perjuangan ini sudah dilakukan 56 tahun sebelum merdeka. Gus dur kembali membangkitkan semangat ini, adapun soekarno di suatu karyanya pada buku Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme mengatakan bahwa pergerakan ketiga ideologi ini yang menjadi dominasi kekuatan gerakan kemerdekaan saat itu.

Namun hubungan islam dan marxisme sering kali tidak sefaham dan terus berselisih, soekarno mengatakan “Bukan semestinya marxisme dan muslim saling membelakangi” islam sejati bagi soekarno adalah yang tabiatnya sosialistis, bukan anti-sosialistis. Soekarno mengajak Islamisme dan masyarakat untuk melihat realitas ketidakadilan dan penindasan. Hal itu sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai islam dan sama halnya dengan nilai keadilan.

Maka dari itu, soekarno mengatakan akar dari semua itu berasal dari nafsu ekonomi dan kekuasaan atau politik yang berakibat buruk bagi masa depan bangsa dan tanah hindia saat itu. Berlandaskan pada suatu paham marxisme yang disebutkan pada materialisme-historis, bahwasanya Kapitalisme adalah musuh mereka, begitupun bagi muslim, pastinya sifat-sifat Kapitalisme banyak menuai kontra bahkan menjadi suatu larangan.

Sehingga dapat dipastikan bahwasanya musuh Marxisme dan Islamisme adalah Kapitalisme, lalu mengapa tidak bersatu dan mulai melawan bersama? Kapitalisme adalah musuh bersama dan soekarno muda saat itu menginginkan bangsa dapat melihat dan bersatu untuk bakti terhadap nilai mereka sendiri, jika terus-terusan saling membelakangi, dapat dipastikan bahwa Kapitalisme akan menggerogoti ibu pertiwi, keadilan atau sila ke 5 pancasila hanya akan menjadi pajangan saja.

Wajah Kapitalisme saat ini semakin terpampang dengan jelasnya, menjadi satu tantangan yang belum berakhir semenjak masa kepemimpinan presiden pertama, pendekatan dan pemikiran para pemimpin negara terdahulu telah menyampaikan keresahan mereka supaya bangsa, masyarakat bisa mengerti, dapat menganalisa nilai-nilai ideologi yang bermacam-macam dengan pemahaman yang kritis.

Dengan harapan, bisa mewujudkan struktural yang adil, tiada penindasan didalamnya. Gus dur juga sangat menyayangkan bahwa muslim saat itu bahkan hingga saat ini, tidak lagi memiliki aspirasi di bidang ideologi seperti marxisme dan sebagainya, padahal itu bisa menjadi peluang penguatan ajaran islam dengan menjadikannya alat analisis islam itu sendiri, atau mengasah pemikiran islam yang kritis terhadap suatu ideologi.

Adapun bagi Soekarno, ia lebih menekankan pada persatuan kedua ideologi tersebut, mengingat jiwa Nasionalisme yang dimilikinya begitu tinggi, Soekarno melihat banyak sekali nilai-nilai islam yang menolak paham Kapitalisme, begitupun Marxisme. Maka sanagat disayangkan jika keduanya tidak bersatu untuk memperjuangkan masa depan bangsa yang merupakan tanah air mereka sendiri.

Maka jalan pikiran yang telah dibangun oleh dua tokoh besar tersebut tentunya menjadi warisan dan estafet kebijaksanaan yang perlu dilestarikan, menjadi teladan untuk kita sebagai masyarakat dalam membangun pemikiran-pemikiran revolusioner, kritis dalam usaha mewujudkan Indonesia yang sesuai dengan pancasila, bersemboyan satu demi keutuhan nusantara yang kaya akan keragaman.

DAFTAR RUJUKAN

 I. Khoirul Anam. Fasal tentang Maslahah ‘Ammah/ Kepentingan Umum. (Senin, 3 Maret 2008).

II. Postingan @wahidfoundation di Twitter. 19 Mei 2019 .

III. Ismamudin, M. 2010. H ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) SEBAGAI POLITICAL MAN (STUDI KETOKOHAN GUS DUR TAHUN 1999-200).

IV. MFakhriansyah, Kisah Gus Dur Bubarkan Kemensos yang Dikuasai ‘Tikus Berdasi’. CNBC News. (25 Mei 2023).

V. MENKOMINFO, Sejarah Kementerian Komunikasi dan Informatika 1945.

VII. Rizky Darmawan, Ternyata Ini Alasan Gus Dur Bubarkan Departemen Penerangan, Langkah Awal Kebebasan Berpendapat. (06 Agustus 2023)

VII. Cahya Dicky Pratama, Serafica Gischa, Peran pers dalam Negara Demokrasi. (21 Desember 2020).