Bungas Banten, LEBAK – Dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mulai mendapat perhatian serius.
Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Provinsi Banten secara resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, guna meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Rabu 8 Juli 2026
Langkah tersebut diambil setelah GAMMA mengaku menghimpun sejumlah data, informasi, dan hasil pemantauan lapangan yang diduga mengindikasikan adanya penyimpangan dalam realisasi Program P3-TGAI di sejumlah titik di Kabupaten Lebak.
Ketua Umum GAMMA Provinsi Banten, Ahmad Hudori, menegaskan bahwa audiensi bukan sekadar forum penyampaian aspirasi, melainkan upaya menghadirkan fakta-fakta lapangan agar menjadi dasar evaluasi oleh pemerintah pusat.
“Kami telah mengajukan permohonan audiensi secara resmi. Berbagai temuan dan dugaan penyelewengan Program P3-TGAI di Kabupaten Lebak akan kami sampaikan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, lengkap dengan data dan dokumen pendukung yang telah kami himpun,” tegas Ahmad Hudori.
Menurutnya, Program P3-TGAI merupakan program strategis pemerintah yang dibiayai oleh uang negara untuk meningkatkan jaringan irigasi serta mendukung produktivitas pertanian. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
GAMMA meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi juga menelusuri secara menyeluruh apabila terdapat indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun mengurangi kualitas pembangunan infrastruktur irigasi.
“Harapan kami sederhana. Program P3-TGAI harus kembali pada tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat infrastruktur irigasi, bukan menjadi program yang diduga dimanfaatkan oleh oknum ataupun kelompok tertentu demi memperoleh keuntungan pribadi. Jika ditemukan pelanggaran,
kami meminta agar ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Hudori.
GAMMA berharap Kementerian Pekerjaan Umum segera merespons permohonan audiensi tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga integritas pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hingga berita ini diterbitkan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum belum memberikan tanggapan resmi atas surat audiensi yang diajukan GAMMA. Dugaan penyelewengan yang disampaikan masih merupakan hasil temuan dan penyampaian dari GAMMA serta menunggu proses klarifikasi dan tindak lanjut dari instansi yang berwenang.
REPORTER: INDRA S
