Bungas Banten, PANDEGLANG – Aktivis dari Gerakan Aksi Mahasiswa Indonesia meminta Kejari Pandeglang agar melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pada sejumlah oknum pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.
Dorongan tersebut dilakukan setelah beberapa program olah lahan (Oplah) pembangunan irigasi mangkrak anggaran tahun 2025 di sejumlah kecamatan di Pandeglang.
Koordinator Gerakan Aksi Mahasiswa Indonesia Ubed mengatakan pihaknya mendorong agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang bisa melakukan pemanggilan terkait kasus ini. karena program yang diluncurkan untuk kepentingan petani ini banyak dimanfaatkan oleh oknum dinas pertanian.
“Kalau bukti, lihat saja dilapangan ada kegiatan pembangunan irigasi yang mangkrak alasanya jelas bajetnya habis karena harus setor sama oknum,” ujarnya kepada wartawan.
Pihaknya berharap, Kejari bisa melakukan langkah-langkah turun ke lapangan atau memanggil pihak Dinas Pertanian untuk bisa memperdalam program ini. Satu titik anggaran irigasi ini sekitar Rp 200 juta dan kalau tidak salah 2025 itu ada sekitar 100 titik di 17 Kecamatan.
“Kami tahu hukum bicara alat bukti, misalkan jika ada setoran dari penerima program harus ada bukti kwitansi atau transfer. tapi namanya juga maling pasti mereka akan menghilangkan jejaknya. oleh kami harap Kejari bisa lebih jeli melihat persoalan ini, kalau hanya menunggu Janggan harap korupsi bisa hilang,” ungkapnya.
Aktivis lainya, Rama mengatakan pihaknya sudah melaporkan ini ke Kejari Pandeglang terkait oleh karena itu ia berharap kerjari bisa melakukan langkah kongkrit dalam menyelamatkan uang negara. apa lagi masih ada kegiatan yang mangkrak sampai sekarang.
“Program pembangunan irigasi ini tahun 2025 harusnya sudah beres namun sampai sekarang belum dan dinas terkesan tutup mata. Jangan sampai praktek praktek korupsi di Pandeglang ini juga dibiarkan oleh Kejari,” tegasnya.
REPORTER: AWALUDIN / GUS
